Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus terus meningkatkan sosialisasi agar masyarakat memahami dan merasa terbantu dengan hadirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas.

“BPJS harus bisa mengaktifkan sosialisasi kepada masyarakat, dengan memasang rambu atau conter di Rumah Sakit (RS) sebagai tempat informasi atau verifikator. Sehingga masyarakat dapat bertanya apa yang menjadi haknya,”kata Dewi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/02/2017).

Selain itu, Politisi Partai Golkar itu juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif bertanya kepada pihak BPJS yang ada di RS. Hal itu, lanjut Dewi agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak RS, di mana saat ini sering terjadi perdebatan antar pihak RS dan keluarga pasien.

“Banyak masyarakat yang tidak puas atas pelayanan RS dengan menggunakan BPJS, maka  harus ada sumber informasi dari BPJS di RS untuk mendengar dan menyelesaikan keluh masyarakat,”ucapnya.

Lebih lanjut Dewi menegaskan, penyuluhan memang terus dilakukan BPJS Kesehatan namun belum berjalan seperti yang diharapkan, karena banyaknya keberagaman peserta. “Seperti yang di kantor kan belum tentu istri dan anak mengerti cara memakainya atau tidak semua yang menggunakan PBI mengerti,”tuturnya.

Untuk itu ia meminta BPJS Kesehatan gencar melakukan sosialisasi dengan memperhatikan persentase alokasi anggaran, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi asumsi bahwa negara tidak hadir atau melakukan pembiaran.

" Perlu di buat kajian - kajian  bagaimana fungsi BPJS ini bisa melayani masyarakat sehingga jangan ada kesan negara tidak hadir  atau pembiaran," harapnya.
 

Dewi menambahkan, saat ini BPJS sedang melakukan percobaan sosialisasi pada masyarakat dengan menggunakan agensi yang langsung turun ke pedesaan memberikan pemahaman dari BPJS.
 

"Baru dua daerah yang dilakukan percobaan, di wilayah Jember dan di Yogyakarta. Kalau ini berhasil maka akan diadakan di setiap desa, minimal BPJS akan menertibkan pembayar iuran. BPJS juga perlu menjelaskan inovasi yang coba dilakukan," tutupnya.(rnm,mp)Foto: Rizka/od.